BangkaNews.id -- Pangkalpinang Sejumlah pengurus DPD PPWI Provinsi Bangka Belitung menghadiri undangan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Babel yang menggelar Diskusi Publik "Ngelakar" Stop Radikalisme, di Fox Haris Hotel Pangkalpinang, Rabu (13/04/2023).
Para pengurus yang hadir yakni Ketua DPD PPWI Babel Ali Rachmansyah didampingi Bendahara Maryadi dan Sekretaris Ismail Muridan.
Selain PPWI, Ketua IJTI Babel Joko Setyawanto selaku penyelenggara juga mengundang organisasi profesi pers dan organisasi perusahaan pers serta influencer media sosial.
Diskusi publik bertajuk Ngelakar atau Ngobrol dan Edukasi Lawan Kejahatan Aksi Radikalisme itu menghadirkan para narasumber seperti Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung Tumiran Ganefo, Rektor UBB Prof Ibrahim, Kabid Humas Polda Babel AKBP Jojo Sutarjo SIK MH, serta Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Babel Subardi.
Ketua DPD PPWI Babel, Ali Rachmansyah, menilai diskusi yang membahas bahaya radikalisme sangat penting dilakukan. Apalagi, kata dia, paham tersebut dapat dengan mudah menyebar di tengah masyarakat sehingga bisa berdampak pada aksi kejahatan radikal.
Menurutnya, siapapun bisa terpapar paham radikal. Terlebih mereka yang mudah terpengaruh oleh informasi hoaks. Oleh sebab itu, tambahnya, semua elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ambil bagian dalam mencegah meluasnya penyebaran radikalisme. Termasuk juga para pewarta dan media massa, karena memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat guna menangkal aksi radikalisme itu sendiri.
"Tak terkecuali masyarakat yang menjadi pewarta warga seperti kita, ikut bertanggung jawab mengedukasi masyarakat, mencegah meluasnya penyebaran paham-paham radikal melalui informasi di media-media sosial kekinian," tutur Ali.
Salah satu narasumber sekaligus Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB), Prof Ibrahim, berpandangan bahwa terdapat dua ladang subur bagi tumbuhnya paham radikal.
Pertama, kata dia, keterbatasan kualitas dan kemampuan nalar seseorang terhadap informasi yang diperoleh dari media, terutama media sosial.
"Sekarang era kebenaran milik semua orang, era di mana semua memanfaatkan digitalisasi secara masif tapi tidak diimbangi dengan kapasitas orang yang menggunakan. Karena keterbatasan kualitas sehingga dengan mudah mengikuti paham-paham yang diterimanya, karena tidak diimbangi antara kemampuan memcerna dan kemampuan menalar. Dengan begitu mudahnya percaya. Celakanya, banyak publik menyangka media iitu adalah sumber kebenaran," tandasnya.
Karena itu, sebutnya, masyarakat harus mendalami agama dan cerdas dalam menangkal berbagai isu yang mengarah pada paham radikal.
Kedua, terang Ibrahim, dunia pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga SLTA juga menjadi ladang subur tumbuhnya bibit radikalisme. Karena pada usia dini tersebut para pelajar dengan mudah menerima dan memahami apa yang diajarkan kepadanya.
"Hal ini berbeda pada jenjang perguruan tinggi, di mana para mahasiswa sudah menggunakan nalarnya dalam menyaring suatu informasi maupun paham-paham tertentu," ujar Ibrahim.
Untuk mengatasi hal tersebut, Ibrahim menyarankan agar institusi pendidikan bisa bekerja sama dengan anggota DPR RI dan DPD RI dapil Babel untuk menggiatkan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, yakni UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
"Tinggal bagaimana efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya," tukasnya.
Di akhir paparan, Guru Besar UBB ini menawarkan empat point untuk menangkal meluasnya penyebaran radikalisme. Antara lain pengamatan terpadu dan menyeluruh dari aparat kepolisian terhadap mereka yang diduga menganut paham radikal, upaya memberikan perhatian serius kepada institusi pendidikan dimulai dari pendidikan dasar dan menengah.
"Point selanjutnya adalah mengaktifkan forum warga secara efektif untuk mendeteksi dan monitoring penyebaran paham-paham tersebut. Keempat, mencegah politik identitas yang cenderung memanipulasi identitas melalui politik elektoral," papar mantan Dekan Fisip UBB ini.
Diskusi publik diakhiri dengan buka puasa bersama dan sholat Maghrib berjamaah.(red)
Komentar Anda